MK
SOSIOLOGI UMUM
|
Tanggal : 13
November 2014
|
Nama : Muhammad Kurnia Nasution (E14140022)
|
Ruang :
CCR 2.15 (Q04.1)
|
Praktikum IX ORGANISASI DAN BIROKRASI
LSM DAN NEGARA
Oleh : Philip Eldridge
Nama Asisten:
Ulfi
Urfillah/I29120032
Tri Nungroho Wicaksono/I39120064
Ikhtisar Bacaan I
Secara
terminologi, LSM berasal dari kata Non Gonvernmental Organization (NGO), tetapi
nama itu diganti menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pengembangan
Swadaya Masyarakat (LSM/LPSM). Hampir setiap LSM mengadopsi profil karakter non-politik
yang kini telah berhasil menjadi sebuah saluran
abash
partisipasi sosial dan politik. LSM pada khususnya
lebih menyukai aksi daripada teori. Untuk usaha pengembangan masyarakat,
umumnya LSM/LPSM menyelenggarakan program-program pembangunan berskala kecil di
berbagai bidang, seperti mendidik dan memobilisasi masyarakat dalam berbagai
hal yang berkaitan dengan ekologi dan hak asasi manusia. Mobilisasi semacam ini
telah menjamur di berbagai negara, termasuk Indonesia.
LSM dibentuk untuk memperjuangkan
kepentingan masyarakat dan menjadi pengeras suara masyarakat untuk menyuarakan
tuntutan perubahan kebijaksanaan kepada pemerintah. Kegiatan-kegiatan LSM memberikan pengaruh kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan
dalam program yang pemerintah jalankan. Namun, pemerintah juga harus tetap
berusaha mencegah bangkitnya keterlibatan masyarakat yang didasarkan pada
kelompok-kelompok yang secara murni mengandalkan kekuatan sendiri. LSM memperoleh biaya operasional terbesar dari donor luar
negeri, seperti Bank Dunia dan pemasukan dari
kegiatan konsultasi dan program-program ekonomi, publikasi serta sumbangan dari
pengusaha-pengusaha Indonesia.
Terdapat tiga model pendekatan yang
dilakukan LSM dalam hal menjalin hubungan dengan pemerintah Indonesia, yakni pertama “Kerjasama tingkat tinggi : pembangunan akar rumput”. Model ini membatasi diri pada upaya untuk memepengaruhi kebijakan melalui
badan-badan pemerintah yang secara langsung berkepentingan. Contohnya LSM Bina
Swadaya dan Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS). Kedua, “Politik tingkat tinggi: mobilisasi akar rumput”. LSM pada model ini biasanya memiliki hubungan baik dan berpengaruh
terhadap jaringan militer dan birokrasi serta memantau secara saksama
perkembangan politik di Jakarta. Contohnya LSM Lembaga Studi
Pembangunan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Ketiga, “Penguatan
di tingkat akar rumput”. LSM pada model ini biasanya menjalani kontak minim
dengan badan-badan milik pemerintah dan lebih menekankan pada peningkatan
kesadaran masyarakat. Mereka berkeyakinan
bahwa kelompok ini akan mampu melahirkan sebuah
gerakan masyarakat yang kuat meskipun tidak terstruktur secara informal.
Contohnya Kelompok Studi Bantuan Hukum (KSHB) dan Masyarakat
pinggir kali di Gondolayu.
Sumber : Modul Praktikum
Sosiologi Umum 2007/2008
Analisis
1. Adakah kesamaan atau
perbedaan tujuan dan cara-cara mencapainya antara birokrasi pemerintah dan LSM?
LSM memiliki persamaan tujuan dengan pemerintah
yaitu LSM
dan pemerintah saling bersinergi dalam usaha memobilisasi masyarakat dalam mencapai tujuan yang sama yaitu bertujuan untuk menyejahterakan
masyarakat dalam segala aspek kehidupan, khususnya pada kehidupan sosial dan
politik. LSM dan pemerintah
sama-sama mengadakan pembinaan kepada masyarakat dan membangun paradigma yang
berorientasi ke arah struktur partisipatif dan bentuk pengembangan masyarakat
yang demokratis. Sebagai contoh yaitu
program-progam yang di prakarsai oleh YIS dan YAKKUM di Solo dalam bidang
kesehatan anak, dehidrasi oral, nutrisi dan keluarga berencana yang dikaitkan
dengan lembaga-lembaga tradisional seperti arisan, dimasukkan ke dalam sejumlah
program resmi pemerintah
Cara yang dilakukan LSM lebih dalam
pembangunan sumber daya manusia. Seperti mengangkat isu-isu yang lahir
dari masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi dalam agenda politik
nasional, berkomitmen dalam pelindungan
hukum, hak asasi, patisipasi dalam pencapaian demokrasi, dan perancangan
program-program pengembangan masyarakat, serta peningkatan pengelolan sendiri
(mandiri) bagi kelompok masyarakat yang
terbelakang, dan lebih mengkaji sesuatu yang lebih
spesifik dan mendalam karena hanya berpusat dalam pengembangan sumber daya
manusia.
Sedangkan
pemerintah lebih dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, melalui kebijakan pembangunan nasional, penetapan peraturan-peraturan, dan sebagainya. Kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah ini lebih bersifat umum karena mengkaji seluruh aspek
kehidupan.
2.
Tunjukan
bukti bahwa organisasi pemerintah menerapkan sikap birokratisme!
Birokratisme menurut Soekanto merupakan para anggota
birokrasi bertindak berbeda dengan maksud yang sebenarnya. Pemerintah dalam
bacaan ini memiliki sikap birokratisme. Contohnya saja pemerintah menetapkan UU
Keormasan Tahun 1985 sebagai kontrol terhadap LSM, yang seharusnya bekerja dengan
lancar tetapi dipersulit dengan prosedur
yang baru. Pemerintah juga terlalu membatasi ruang gerak untuk menyampaikan aspirasi dari LSM sehingga LSM
kesulitan dalam melaksanakan program-program yang dapat mendukung program
pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.
Pemeritah dalam bacaan ini juga menarik ulur LSM, di satu
sisi pemerintah menghambat kelangsungan proses program-program yang akan
dijalankan oleh LSM, namun di sisi lain pemerintah malah memanfaatkan LSM. Tindakan yang dilakukan
oleh Sekkab dalam hubungannya dengan donor luar negeri sering kali tidak
mengikuti prosedur yang berlaku, seperti keketatan persyaratan yang tak harus
dipenuhi pada setiap tahap.
3. Dapatkah jaringan antar
LSM yang digambarkan dalam bacaan digolongkan sebagai salah satu bentuk
alternatif dari birokrasi?
Dapat,
dan yang paling sesuai untuk diterapkan adalah pengorganisasian pengelolaan kegiatan dalam
bentuk Jejaring Kolaborasi. Ada jejaring antara organisasi
serupa karena memperjuangkan kepentingan yang sama, seperti Jaringan Organisasi
Non Pemerintah untuk memperjuangkan lingkungan hidup. Contohnya dalam bacaan, membuktikan bahwa
penerapan jejaring ini sesuai, karena dapat terdiri
dari berbagai pihak yang berbeda, seperti jejaring kolaborasi
antar birokrasi pemerintah dengan pihak organisasi bukan pemerintah yaitu
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu sendiri.
Sumber : Lms.ipb.ac.id
Comments
Post a Comment